Menanggapi permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi untuk mengevaluasi penempatan lurah Susan Jasmine Zulkifli, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyarakan agar Mendagri perlu belajar mengenai konstitusi terlebih dahulu.
Ahok menegaskan kalau Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Jadi, pemilihan pemimpin tidak didasarkan oleh keinginan warga untuk menolak atau tidak menolak. "Jadi, Mendagri harus belajar konstitusi, Ahok yang bilang," tegasnya di Silang Monas, Jakarta, Jumat (27/9).
Ahok justru balik mempertanyakan kepada Mendagri, apabila ada satu juta warga demo di Jakarta, apakah dengan aksi tersebut, berarti ia bersama Jokowi dapat diturunkan dari jabatan yang kini mereka emban? "Kalau kamu enggak suka kepada saya, turunkan saya di 2017. Bukan pakai demo-demo. Jadi, sampaikan kepada Mendagri seperti itu," pungkasnya.
Memang bukan hanya masyarakat Indonesia saja yang perlu lebih dalam belajar dan memahami mengenai Pancasila dan nilai toleransi sebagai wujud luhur bangsa Indonesia, namun pejabat ataupun presiden perlu belajar kembali jika menggunakan wewenangnya diluar dari konteks Pancasila dan nilai toleransi.
Baca Juga Artikel Lainnya :